Benarkah PNS hanya Mau Bekerja jika ada Anggaran?

Pegawai Negeri Sipil (PNS) kerap kali digandengkan dengan orang-orang yang tidak ada kerjaan, kerjanya santai sambil membaca koran di pagi hari yang didampingi oleh secangkir kopi. Pekerjaan yang diimpikan oleh semua orang. Kerjanya santai, akhir bulan terima gaji. Sungguh indahnya pekerjaan seperti itu bagi beberapa kalangan. Padahal banyak sekali tugas yang tidak diketahui oleh masyarakat yang juga tidak dikerjakan oleh seorang PNS. Pekerjaan wajibnya saja yang dilakukan, sedangkan pekerjaan sampingannya yang sifatnya mendukung pekerjaan utamanya tidak dilakukan. Padahal pekerjaan sampingannya itu juga penting untuk menciptakan good government dan clean government. Pekerjaan utamanya juga dikerjakan dengan tujuan yang penting selesai, bukan berorientasi bagaimana pekerjaannya diselesaikan secara berkualitas.

Menjadi PNS yang inovatif dan kreatif bukanlah tidak mungkin dilakukan, hanya saja memang menjadi PNS yang inovatif dan kreatif harus menjadi seorang yang out of the box dari lingkungannya. Yakni yang bersangkutan harus menghancurkan tembok tebal nan kokoh yang ada di depan hadapannya. Namun tidak semua PNS yang mau menghancurkan tembok tersebut, banyak PNS yang betah dalam lingkungan ‘nyaman’ nya dan tidak berani move on dari area ‘nyaman’ nya. Hal ini juga diakibatkan oleh sistem yang menjamin kehidupan seorang PNS hingga pensiun dan tidak adanya punishment terhadap individu tersebut jika pekerjaan sampingannya tidak dilakukan, yang penting pekerjaan utamanya beres.

Sumber : Freepik

Ada satu hal yang sangat memprihatinkan bagi saya jika melihat beberapa PNS. Ingat hanya beberapa PNS bukan semuanya. Itu pun PNS yang kerjanya di bagian teknis, bukan di bagian administrasi. Yaitu seorang PNS hanya mau bekerja jika ada anggarannya, baik itu anggaran dari APBN, APBD, atau dari sumber lainnya.

Contohnya saja kondisi terkait koordinasi dan kolaborasi antara beberapa pihak pemerintah yang masih tidak robust. Tidak adanya integrasi yang memungkinkan pekerjaannya bisa dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Bahkan hanya untuk mengentri data saja juga harus ada anggaran yang ia dapatkan, jika tidak ada, dia tidak mau mengentri data. Padahal ia telah memperoleh gaji, namun begitulah jika seorang PNS yang kerjanya hanya Money Oriented atau berorientasikan kepada uang. Wajarlah jika sistem pemerintahan kita saat ini masih jauh dari kata sempurna, jauh dari istilah good government karena jauh dari kondisi clean government.

Belum lagi ketika proyek dimain-mainkan, contohnya pembangunan jalan di kampung. Proyek pembangunan jalan yang ada di kampung dikerjakan dengan asal asalan. Sengaja membangun jalan yang memiliki umur pendek, yang diperkirakan bisa bertahan dalam kurun waktu dua tahun, agar nanti di tahun ketiga bisa diadakan kembali proyek pembangunan jalan di kampung karena jalannya yang sudah rusak, sehingga setiap ada proyek, maka pemasukan di dompet PNS yang melakukan proyek tersebut juga semakin tebal.

Saya tau dan mendukung bahwa pemerintah sudah membenahi diri dengan mengurangi jumlah PNS yang tidak produktif karena hanya membebani APBN dan APBD saja. Pengurangan PNS dilakukan dengan tidak menerima CPNS setiap tahunnya. Pembenahan ini juga dilakukan dengan cara memberlakukan sistem Tunjangan Kinerja yang besarannya tergantung dari produktifitas seorang PNS setiap bulannya. Namun meskipun begitu, kita harus tingkatkan lebih tinggi karena pembenahan ini seyogyanya jauh dari kata sempurna.